Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Dinamika Hukum Badamai Law Journal Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Jurnal Legislasi Indonesia Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi
Janpatar Simamora
Unknown Affiliation
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 9 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search
Journal : Badamai Law Journal

 1 
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG HAK ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT BATAK DI KABUPATEN TOBA Janpatar Simamora; Haposan Siallagan; Debora Debora; Nancy Nopeline
Badamai Law Journal Vol 8, No 1 (2023)
Publisher : Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/damai.v8i1.15983

Abstract

Keberadaan masyarakat hukum adat di Indonesia sudah lama tumbuh dan berkembang, baik sebelum Indonesia merdeka dan bahkan sampai dengan saat ini. Masyarakat hukum adat itu sendiri turut berkembang di kawasan tapanuli, khususnya di Kabupaten Toba. Sebagai upaya mengakui keberadaannya melalui regulasi, maka Pemerintah Kabupaten Toba telah membentuk Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Batak Kabupaten Toba. Peraturan daerah ini dimaksudkan sebagai upaya memberikan payung hukum atas keberadaan masyarakat hukum adat Batak di Kabupaten Toba. Penelitian ini merupakan gabungan dari penelitian yuridis empiris dimana bahan hukum yang ada diperkuat dengan data lapangan untuk mendapatkan kondisi yang sebenarnya mengenai objek yang diteliti. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Batak di Kabupaten Toba belum sepnuhnya berjalan dengan baik. Hal tersebut tidak terlepas dari aturan turunan peraturan daerah dimaksud yang belum mampu mengakomodir kebutuhan dan tuntutan masyarakat hukum adat Batak di Kabupaten Toba. Oleh sebab itu, sangat diharapkan agar segera ditetapkan dan diterapkan aturan turunan melalui Keputusan Kepala Daerah mengenai mekanisme konkret pengakuan hak ulayat masyarakat hukum adat Batak Toba di Kabupaten Toba. Hal ini sangat dibutuhkan masyarakat demi memberi kepastian hukum akan hak-hak tradisional masyarakat adat serta dalam upaya menjaga dan melestarikan keberadaan masyarakat adat itu sendiri.
Co-Authors Debora Debora haposan siallagan Nancy Nopeline